Laporan SPL ( Study Praktek Lapangan ) BAB 1 dan II , III

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Syukur Alhamdulillah dengan karunia nikmat sehat dan iman kami semua mahasiswa kampus Robithoh semester 7 Fakultas Syariah  jurusan Muamalat dapat melakukan tugas fakultas dalam bentuk ( SPL ) Study Praktek Lapangan di perbankan syariah, setelah menerima materi tentang manajemen perbankan syariah di semester 5, maka dalam materi SPL ( Study Praktek Lapangan ) di semester 7 di haruskan kepada kita untuk praktek di perbankan syariah atau lembaga keuangan islam lainnya. Dan Alhamdulillah praktek ini berjalan dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam hendaknya selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah dan terjauh dari kemungkaran.

Ribuan terima kasih kami haturkan kepada para pembimbing kami yang telah mengajarkan kami ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan bermanfaat tentunya khususnya tentang Perekonomian Islam, juga atas kesempatan yang telah diberikan untuk memperdalam pengetahuan kami tentang operasional lembaga keuangan syariah sehingga kami menjadi lebih mengerti tentang Perekonomian Islam sendiri secara teori dan prakteknya di lapangan.

Pondok Modern Darussalam Gontor adalah lembaga pendidikan Pondok Pesantren dengan sistem pendidikannya yang modern. Pondok Modern ini berdiri sejak tahun 1926 oleh Trimurti bersaudara, KH. Ahmad Sahal, KH. Imam Zarkasyi, dan KH. Zaenuddin Fannani. Gontor terus berkembang sejalan dengan kemajuan zaman dan kepercayaan masyarakat terhadap Pondok Pesantren yang terus meningkat.

Institut Studi Islam Darussalam (ISID) adalah jenjang pendidikan Perguruan Tinggi yang berdiri sejak tahun 1963 yang kini telah memiliki tiga fakultas yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuluddin dengan dua jurusan tiap fakultasnya. Selama ini ISID telah mencetak para sarjana yang beriman, berilmu tinggi, dan bertaqwa kepada Allah SWT yang telah terjun dan berkiprah di masyarakat.

Dalam rangka memenuhi program Studi Praktek Lapangan (SPL) yang termuat dalam SKS, kami bermaksud mengadakan Studi Praktek Lapangan terkait Sistem Operasional Lembaga Keuangan di beberapa Bank dan lembaga keuangan lainnya yang ada di Kota Kediri Jawa Timur.

Dengan adanya acara Studi Praktek Lapangan ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa khususnya Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Islam Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor dalam meningkatkan wawasan dan khazanah keilmuan tentang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

  1. B.   Dasar Pemikiran

Disadari atau tidak, kita kini hidup dan menikmati sistem kapitalisme global. “Globalisasi” sering digunakan sebagai eufimisme atas kapitalisme global. Sistem kapitalisme global ditopang oleh tangan-tangan perusahaan multinasional, dengan alokasi sumber daya yang didasarkan atas mekanisme pasar. Boleh dikata jaringan perbankan global merupakan jantungnya. Sayangnya sistem kapitalisme berbasis bunga ini ternyata rentan terhadap krisis.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan negara asia lainnya, telah memporak porandakan sistem perbankan dan seluruh sendi-sendi perekonomian. Berangkat dari adanya kesadaran bahwa ada “sesuatu” yang salah dalam sistem yang dianut selama ini, tidak adanya nilai ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan dituding sebagai salah satu sumber krisis.

Keyakinan ini sejalan dengan kritik utama cendekiawan Islam terhadap praktek ekonomi modern yang cenderung bebas nilai dan moral. Memang harus diakui model masyarakat ekonomi yang dikembangkan selama beberapa abad terakhir condong berada dalam tradisi sekularisme barat, karena para pelaku ekonomi sebagian besar dikuasai Barat. Sementara ajaran Islam mengajarkan: Pertama, etika tauhid, bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah, dan meletakkan “ketaqwaan kepada Allah sebagai syarat utama bagi rizki Allah” (Q.S. Al-A’raf: 96). Kedua, etika tanggung jawab, bahwa “ manusia dijadikan Allah sebagai pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”  (Q.S. Al Baqarah: 30). Ketiga, keadilan sosial dan ekonomi merupakan paradigma utama. Keempat, menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spiritual.

Kegiatan Praktek inilah menjadi landasan untuk mahasiswa Institut Study Islam Darussalam Kampus Rhabithoh semester 7 untuk mengembang teori dan berusah menemukannya dalam praktek sehingga bisa menemukan apa perbedaannya dengan teori yang kami pelajari di semester 5 dan  dengan SPL ( Study Praktek Lapangan ) ini kami bisa dengan secara langsung menemukan titik temu antar teori dan praktek lapangan khususnya dalam dunia perbankan dan umumnya lembaga keuangan yang semua berlandaskan syariah.

Perbankan syariah tumbuh pesat di tanah air kita ini sehingga membutuhkan SDM ( Sumber Daya Insani ) yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang syariah dan system-sistem yang sudah berjalan.Sehingga kami sebagai mahasiswa bisa mengetehui lebih jelas perbedaan antara konvensional dan syariah guna memajukan perbankan syariah di Negara kita ini.

Dengan SPL ( Study Praktek Lapangan ) ini mahasiwa muamalat mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman guna mengintegritkan perbankan syariah dengan jiwa-jiwa dan nilai-nilai leluhur yang baik.

  1. C.    Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang mendorong dilaksanakannya Studi Praktek Lapangan ini, yaitu:

    1. Apa saja produk pembiayaan yang tersedia di BRI Syariah cabang Kediri ?
    2. Bagaimanakah Ruang Lingkup produk pembiayaan yang tersedia di BRI Syariah cabang Kediri ?
  1. D.    Tujuan dan Sasaran Studi Praktek Lapangan

Studi Praktek Lapangan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya bagi mahasiswa dengan belajar dan berlatih secara langsung di lembaga keuangan maupun perbankan syariah. Selain itu diharapkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja diperbankan syariah yang pada akhirnya mampu menjadi enterpreneur yang handal sesuai prinsip syariah.

Dengan adanya kegiatan SPL ini mahasiswa tidak hanya dapat teori di bangku kuliah saja, tetapi mereka dapat menerapkan langsung ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan di kelas yaitu dengan praktek langsung. Selain itu mahasiswa akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Adapun tujuan dan sasaran diadakannya Studi Praktek Lapangan ini adalah:

  1. Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa tentang Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah.
  2. Melatih berfikir, kecakapan, dan penalaran yang tajam serta dapat melatih mahasiswa meghadapi dan memecahkan problem di dalam perbankan secara langsung dan praktis.  Waktu Pelaksanaan dan Objek Studi Praktek Lapangan            Acara Studi Praktek Lapangan lembaga keuangan Syariah ini dilaksanakan selama empat hari terhitung mulai hari mulai hari Senin, tanggal 17 September sampai hari Jum’at  tanggal 21 September 201

Adapun tempat pelaksanaan yaitu di beberapa Bank Syariah, dan  Bank Pekreditan Rakyat Syariah, yang ada di Kota Kediri :

  1. BRI Syariah Cabang Kediri
  2. BNI Syariah Cabang Kediri
  3. BSM  Cabang Kediri
  4. BPRS Artha Pemenang Kediri.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.      Perkembangan Sistem Perkembangan Perbankan Syariah

 

A.    Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah

 

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengankehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivavalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan system profit dan loss sharing tercatat di Paksitan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional.Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bnk di desa Mit ,

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof.Khusid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank , hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroprasi di seluruh dunia baik di Negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase-subsidiories, yan berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark yang Kristen itu menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru pembangunan.

2.      Pembentukan Bank- Bank Syariah

 

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak Negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada akhir periode 1970-an dan awal decade 1980-an, Bank- Bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara- Negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukan kedalam dua kategori. Pertama, Bank Islam Komersial ( Islamic Comersial Bank). Kedua, lembaga investasi dalam bentuk international holding companies.

Bank- Bank yang masuk kategori pertama di antaranya:

1.      Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan),

2.      Kuwait Finance House,

3.      Dubai Islamic Bank,

4.      Jordan Islamic Bank for Finance dan Investment,

5.      Bahrain Islamic Bank,

6.      Islamic international Bank for Investment and Development ( Mesir) ),

Adapun kategori kedua:

1.      Daar al-Maal al-Islami ( Jenewa ),

2.      Islamic Investment Company of the Gulf,

3.      Islamic Investment Company ( Bahama ),

4.      Islamic Investment Company ( Sudan ),

5.      Bahrain Islamic Investment Bank ( Manama ),

6.      Islamic Investment House ( Amman ).

3.      Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Bekembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M.Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M.Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan perbankan di Cisarua, Bogor,  Jawa barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasioanl IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanta Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk medirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

BAB III

PROSES PEMBIAYAAN DI BANK BRI SYARIAH  CABANG KEDIRI

1.      JENIS PEMBIAYAAN

A.    Consumer yaitu biaya konsumtif contoh:

·         KPR ( Kepemilikan Pembiayaan Rumah) beli rumah baru atau bekas,tanahkosong,bangun rumah,apartemen.

·         PPIH ( Produk Pembiayaan Ibadah Haji)

·         Pembiayaan multi guna.( biaya sekolah,langsung cash duit)

B.     Modal kerja: 

·         Penghasilan tetap( fix in come) 35% diambil dari gaji dengan standarisasi ( RPC ) repayment capacity

·         Untuk jaminan harus tercover 125%

·         Jaminan – jaminan yang tidak boleh: Tidak boleh dekat dengan pom bensin,makam,sungai,tanah pengairan,tanaah yang belum ada sertifikatnya.

2.      PEDOMAN KONSUMER PEMBIAYAAN PT.BANK BRI SYARIAH

I.                   PENGANTAR

Salah satu kebijakan dalam organisasi pembiyaan adalah dibentuknya komite pembiyaan di Unit Bisnis yang bertugas untuk melakukan evaluasi atas pengajuan fasilitas pembiyaan dan kemudian merekomendasikan dan atau memberikan persetujuan dengan menggunakan pertimbangan yang baik.

 

 

II.                KETENTUAN

1.      Kriteria  komite pembiayaan yang dapat diusulkan harus memenuhi salah satu ketentuan dibawah ini:

a)      Karyawan pimpinan yang ditunjuk oleh manajemen;

b)      Berpengalaman minimal 4 ( empat ) tahun dalam bidang pembiyaan untuk anggota komite yang memiliki limit pembiyaan;

c)      Berpengalaman minimal 2 ( dua ) tahun dalam bidang pembiyaan untuk anggota komite yang tidak memiliki limit pembiayaan;

d)     Memahami pembiayaan beserta semua peraturan terkait baik internal maupun eksternal;

e)      Sesuai kebijakan pembiayaan butir 3,5 perihal komite pembiayaan

2.      Prosedur pengajuan anggota komite pembiayaan beserta wewenangnya:

a)      Usulan pemberian BWPP di Kantor Pusat diusulkan Kepada Direksi melalui Business Group Head.

b)      Usulan pemberian BWPP di Kantor Cabang diusulkan oleh Pimpinan Kantor Cabang Kepada Direksi melalui Network & Logistik Group Head.

c)      Business Group Head / Network & Logistik Group Head wajib melakukan analisa dari sisi bisnis atas kelayakan pemberian BWPP yang diusulkan termasuk analisa terkait dengan jumlah maksimum BWPP yang diusulkan termasuk analisa terkait dengan jumlah maksimum BWPP yang wajar untuk diberikan.

A.    Setelah Business Group Head / Network & Logistik Group Head melakukan analisa sebagaimana dimaksud dalam butir b, usulan diteruskan kepada Group yang membidangi Risk Management dengan disertai data-data pendukung.

B.     Group yang membidangi akan menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud dalam butir d, dengan melakukan analisa dan evaluasi derdasarkan data-data kualitatif dan kuantitatif yang ada.

C.     Apabila dari hasil analisa dan evaluasi Group yang membidangi Risk Management merekomendasikan untuk diberikan BWPP, maka Group yang membidangi  Risk Management akan membuat usulan kepada Direksi untuk disetujui.

D.    Pengajuan anggota Komite Pembiayaan bersifat rahasia dan dilampiri dengan keterangan mengenai profil calon anggota Komite Pembayaan.

1. Berdasarkan butir II. 1 DAN II .2 diatas, wewenang pembiayaan anggota Komite Pembiayaan  melekat pada jabatan dan individu.

2.Susunan dari Komite Pembiayaan yang mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan pembiayaan, harus dilakukan review secara berkala ( setidaknya dalam periode satu tahunan ) oleh Pimpina Pusat Unit Bisnis atau pejabat lain yang berwenang. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dalam kualitas portofolio terhadap kecakapan kemampuan dari pejabat pembiayaan dan volume pembiayaan di Unit Bisnis, maka atas susunan Komite Pembiayaan tersebut harus segera dilakukan evaluasi kembali untuk dilakukan perubahan.

3.Pesetujuan pemberian fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

A.    Evaluasi pembiayaan dilakukan dengan mengunakan formula berupa Scoring System dan checklist tanpa ada penyimpangan dan disetujui oleh 2 ( dua) orang anggota Komite Pembiayaan yang salah satunya memiliki limit atau pemegang Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan ( BWPP ) dan masuk dalam wilayah kewenagannya atau sesuai dengan ketentuan Direksi. Cheklist ditanda tangani oleh Account Officer dan minimal 1 ( satu ) orang anggota Komite Pembiayaan. Cheklist merupakan salah satu kesatuan dengan Memorandum Usulan Pembiayaan ( MUP).

B.     Pembiayaan yang dijamin dengan minimal 117% dana sendiri ( Deposito,Tabungan,Giro) di Bank BRI Syariah atau Deposito Bank BRI ( dalam hal telah ada kerjasama pemblokian dan pencairan), dapat disetujui oleh :

1)      Komite Pembiayaan sesuai limit untuk pembiayaan dengan jaminan minimal 117% dana sendiri ( Deposito,Tabungan,Giro) di Bank BRI Syariah atau Deposito Bank BRI ( dalam hal telah ada kerjasama pemblokian dan pencairan), dengan kondisi :

a)      Sesuai P3 Konsumer tentang Rasio jaminan terhadap pembiayaan.

b)      Dokumentasi hukum telah lengkap dan sesuai ketentuan.

2)      Komite Pembiayaan dengan kewenangan setingkat lebih tinggi apabila kepemilikan jaminan deposito/tabunga/giro, yang diterima oleh Bank ternyata tidak memenuhi kriteria P3 Konsumer mengenai jaminan yang diterima bank.

4.Pemberian fasilitas pembiayaan dengan kondisi khusus hanya dapat disetujui sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana lampiran 1.

5.Pengajuan kerjasama untuk Program Kesejahteraan Karyawan ( Employee Benefit Program ), kerjasama dengan Dealer dan Developor

6. Anggota Komite Pembiayaan pejabat yang ditunjuk dilarang mengajukan & atau menyetujui fasilitas pembiayaan kepada  pihak yang memiliki hubungan persaudaraan/ pertalian darah sampai derajat keduanya baik horizontal maupun vertical dengan pejabat pemegang BWPP tersebut dengan kriteria seseuai  ketentuan batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) dari BI  yaitu:

 

                               I.            Orang tua kandung / Tiri / Angkat

                            II.            Saudara kandung /Tiri /Angkat

                         III.            Suami / Istri / Anak kandung / Tiri / Angkat

                         IV.            Suami / Istri / dari anak kandung / Tiri /Angkat

                            V.            Kakek / Nenek / Kandung /Tiri / Angkat

                         VI.            Saudara kandung / Tiri / angkat dari orangtua

                      VII.            Mertua

3.RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN

Ruang lingkup pembiayaan dalam kebijakan ini meliputi:

1.      Transaksi aktiva produktif berupa penyediaan dana atu tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa itu:

A.    Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,istisna,musyarakah;

B.     Transaksi bagi hasil dalam bentuk murabahah,istisna,musyarakah;

C.     Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

D.    Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;dan

E.     Transaksi sewa menyewa jasa dalam  bentuk ijarah untuk transaksi multijasa;

2.      Pembelian surat menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa;

Pembiayaan, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah,pemngambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi endosemen dan aval surat-surat berharga.

4.      PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN

Dalam memberikan pembiayaan bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko sekurangnya mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan dan prosedur,penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sitim informasi manajemen risiko serta sistim pengendalian intern secara menyeluruh.

5.      FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Delam memberikan pembiayaan, bank juga wajib memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional ( DSN ) maupun pendapat Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) bank.

6.      KEBIJAKAN POKOK PEMBIAYAAN

Sebagai pedoman bagi Unit Bisnis Untuk menyelenggarakan dan memelihara kualitas administrasi pembiayaan yang baik serta untuk memperoleh portofolio pembiayaan yang sehat, maka diperlukan standar pembiayaan yang harus diketahui dan dikomunikasikan kepada Unit Kerja terkait ( seperti Marketing Unit, Risk Asset dan Opration Unit ) dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, Kebijakan Pembiayaan, serta peraturan maupun ketentuan Bank Indonesia dan pemerintah.

7.      PROSEDUR PEMBIAYAAN SEHAT

Setiap pejabat bank dalam memproses pembiayaan wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggpan nasabah dalam melunasi kewajibanya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, Unit Bisnis harus melakukan penilaian atau analisa yang obyektif dan mendalam dengan menggunakan prinsip 5 C’S yaitu:

a)      Watak ( Charackter )

b)      Kemampuan ( Capacity )

c)      Permodalan ( Capital )

d)     Prospek usaha nasabah ( Condition Of Economic )

e)      Agunan ( Colleteral )

Penguasaan terhadap seluk beluk usaha nasabah, risiko usaha, risiko transaksi pembiayaan, serta aspek pembiayaan syariah harus benar-benar dipahami. Agunan digunakan bank sebagai langkah alternatif ( second way out ) bilamana nasabah tidak dapat mengembalikan kewajibanya, sehingga nilai dan aspek penguasaan jaminan penting unutk diperhaitkan.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan ( baru dan / atau penambahan ) atau diperpanjang atau direstruksasikan terlebih dahulu harus dilakukan analisa pembiayaan ( kualitatif, kuantitatif, dan aguunan ) terhadap calon nasabah / nasabah dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk usulan pembiayaan secara lengkap, akurat dan obyektif yang dikenal dengan Memorandum Usulan Pembiayaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.      Semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada Daftar Hitam Nasabah dan Informasi Nasabah Bermasalah dari Bank Indonesia.

2.      Penelitian atas kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai/ sumber pembayaran kembali pembiayaan yang bertujuan untuk menghindari kemungkian terjadinya praktek yang dapat merugikan Bank.

3.      Penilaian dan alalisa secara obyektif dan mandiri ( independen ) oleh pihak – pihak yang tidak berkepentingan dalam pemohonan pembiayaan.

4.      Analisa pembiayaan tidak boleh merupakan sesuatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur pembiayaan.

5.      Dalam pemberian pembiayaan secara sindikasi, analisa pembiayaan harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk dalam sindikasi tersebut.

6.      Analisa pembiayaan harus dilakukan terhadap seluruh fasilitas pembiayaan pemohon yang telah diberikan dan/ atau akan diberikan secara bersamaan termasuk seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon pembiayaan yang telah mendapat fasilitas dan/ atau akan mendapat fasilitas pembiayaan.

7.      Khusus ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan dengan anggunan Deposito Bank BRI Syariah / Bank Garansi / SBLC yang dapat diterima Bank akan diatur dalam Pedoman Pemberian Pembiayaan. ( P3 ).

 

8.      PEMBIAYAAN YANG HARUS DIHINDARI

Untuk menjaga portofolio pembiayaan yang sehat, maka Unit Bisnis harus menghidari pembukuan pembiayaan seperti sebagai berikut:

1.      Tidak memenuhi Prinsip Syariah atau pokok-pokok hokum islam antara laian:

A.    Prinsip keadilan dan keseimbangan

B.     Kemaslahatan

C.     Universalisme

D.    Tidak mengandung gharar

E.     Tidak mengandung maisir

F.      Tidak mengandung riba

G.    Tidak mengadung Dzalim contoh:

1)      Rekayasa pasar dalam supply ( ikhtikar )

2)      Rekayasa pasar dalam demand ( ba’najasy )

3)      Taghrir ( gharar )

4)      Tidak mengadung riswah

5)      Tidak mengadung objek haram

a.       Zatnya

b.      Selain zatnya

2.      Pembiayaan yang tidak sah maupun tidak lengkap akadnya.

3.      Pembiayaan dengan tujuan spekulasi

4.      Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup.

5.      Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki Bank Syariah BRI.

6.      Pembiayaan kepada nasabah bermasalah dan atau tercatat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk Daftar Pembiayaan / Pembiayaan Macet Bank Indonesia).

7.      Pembiayaan yang diberikan pada industri yang sudah memasuki tahap jenuh kecuali jika perusahaan itu memiliki kekuatan fiansial untuk bertahan dalam gejolak pasar.

8.      Pemberian pembaiyaan kepada nasabah yang kurang profitable dan membutuhkan waktu proses yang lama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

1.      Menjalin kerjasama antara Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo Jawa Timur dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

2.      Memperluas Syiar Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo Jawa Timur.

3.      Melatih berfikir, kecakapan, dan penalaran yang tajam serta dapat melatih mahasiswa meghadapi dan memecahkan problem di dalam perbankan secara langsung dan praktis.

By solah683

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s